ContohSurat Gugatan PTUN Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 3. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: Skep/0013/XIII/2013 tanggal 7 agustus 2013, Penggugat mengajukan keberatan GugatanWarga Bukit Duri Atas Surat Peringatan Penggusuran. Contoh gugatan dan putusan pengadilan tata usaha negara yang kedua adalah gugatan yang diajukan oleh warga Bukit Duri atas Surat Peringatan (SP) 1 (satu) yang dikeluarkan oleh Kelapa Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan. 2 Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. 3. Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan Kedudukanpenggugat (orang atau badan hukum perdata) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia selalu dalam posisi yang jauh lemah bila dibandingkan dengan Tergugat (Badan atau pejabat tata usaha negara), hal ini dikarenakan tergugat menguasai segala aspek hukum yang berkaitan dengan obyek gugatan, juga dikarenakan tergugat memiliki fasilitas, kemampuan keuangan dan kemampuan SuratNo. 600/6115/SJT/1995 tentang Persetujuan Laporan RKL dan juga RPL PT Freeport Indonesia Company (Takdir Rahmadi, 2003:149-150). Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara mengacu pada hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu hukum acara peradilan tata 2TL1.

contoh surat gugatan peradilan tata usaha negara